Dewan Kehormatan Partai Demokrat

Dewan Kehormatan Partai Demokrat belum membahas laporan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, terkait kader Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin disebut Mahfud memaksa untuk memberi uang kepada Sekretaris Jenderal MK, Djanedjri M Gaffar, dengan maksud yang belum diketahui.

"Ini belum masuk pembahasan," kata Anggota Dewan Kehormatan, Jero Wacik di Kantor Presiden, Jumat, 20 Mei 2011.

Dewan Kehormatan juga belum menjadwalkan pemanggilan kembali Nazaruddin untuk mengonfirmasi laporan Mahfud tersebut. "Nanti, nanti," kata Wacik.

Sejauh ini, menurut Wacik, Dewan Kehormatan masih membahas soal pelanggaran etika yang dilakukan Nazaruddin.

Namun, dia enggan menyebutkan apakah ada indikasi pelanggaran etika yang dilakukan Nazaruddin. "Menurut laporannya, ya tidak, tidak merasa," ucap Wacik.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan bahwa dirinya sudah menerima laporan ketua MK itu terkait Nazaruddin. Mahfud juga mengatakan bahwa Nazaruddin pernah memberikan dua amplop berisi Sin$120 ribu. Namun, tidak diketahui tujuan pemberian uang tersebut. Alasan Nazaruddin, uang tersebut merupakan uang persahabatan.

Presiden yang juga ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengatakan bahwa kasus Nazaruddin bukan sesuatu hal yang remeh. Terkait laporan Mahfud tersebut, SBY mengatakan sudah mengonfirmasi kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Demikian catatan online Blogger Tembak yang berjudul Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel