Memasuki usia ke-51 korps Kejaksaan

Memasuki usia ke-51 korps Kejaksaan pada 22 Juli, Kejatisu masih terbelit beberapa persoalan, di antaranya penanganan perkara yang lambat dan tidak tertib aturan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Banyaknya persoalan di Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu), yang kini diketuai AK Basuni Masyarif, bisa dilihat dari tidak adanya kasus yang mengemuka ke publik hingga Juli 2011. Ini berbeda dengan tahun lalu, saat Kejatisu dipimpin oleh Sution Usman Adji,yang dalam tempo setahun mampu mengungkap hingga 150 kasus. Tahun lalu, semua laporan yang masuk diteruskan hingga tingkat penyidikan.

Bahkan, berbagai gebrakan telah diciptakan dengan menetapkan Wali Kota Medan menjadi tersangka. Menanggapi hal ini, Basuni mengakui bahwa ia tidak secekatan pendahulunya. Namun ia beralasan, hal tersebut dikarenakan ia ingin setiap kasus yang akan diungkap harus benar- benar diduga kuat telah terjadi penyimpangan. “Saya akui memang saya tidak bisa seperti Pak Sution.

Setiap kasus yang saya naikkan harus benar benar kuat terjadi penyimpangan keuangan negaranya,” elak Basuni yang menduduki Kepala Kejatisu pada 22 April 2011. Akan tetapi,dibalik prestasi yang dihasilkan oleh pendahulunya, ia mengatakan, penanganan perkaranya masih amburadul. Tahapan prosedur penanganan kasus terkadang mengabaikanhak-hakoranglain dan sering menyakiti orang lain.

Selain itu, selama ini proses penanganan perkara masih terkesan belum tertib aturan. Penyidik hanya sekedar mengejar target penuntasan kasus. “Saya datang terlebih dulu untuk berkonsentrasi menertibkan penanganan perkara ini dengan melakukan pembinaan ke dalam. Jangan hanya mengejar target, tetapi justru menzalimi orang,”jelas Basuni. Baginya, suatu kasus yang naik ke tingkatpenyidikanharusbenar benar memiliki bukti yang kuat. Jangan terburu-buru menetapkan sesorang sebagai tersangka.

Bahkan, jika memang tidak ditemukanbuktikuat, iadengantegasmenyatakan akan menutup kasus tersebut.“Saya akan bertanggungjawab. Lebih baik tidak punya produk (kasus), daripada saya menzalimi orang. Tetapi kalau memang benar bersalah, saya tidak akan mundur,”ungkapnya. Hambatan lain yang diungkap Basuni yakni rendahnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Ia mengaku, hanya segelintir jaksa penyidik yang memiliki kompetensi dan integritas yang kuat. Akibatnya, kasus - kasus yang ditangani tak berjalan sesuai yang diinginkan. Untuk itu, dirinya membentuk tim khusus untuk mensupervisi dan mengevaluasi kasus- kasus yang tertunda dan belum ada penyelesaiannya. Berdasarkan catatan,sebanyak 37 kasus masih tertunggak di Kejatisu.

Dari jumlah itu,30 masih dalam tahap penyelidikan dan 17 sudah tahap penyidikan. Salah satu contoh kasus yang tertunggak adalah kasus korupsi pembangunan jalan di Dinas PU Kota Binjai.Pada tahun 2010, penyidik telah menyampaikan 16 tersangka dalam kasus itu. Namun hingga kini tak satupun tersangkanya diproses. Dia berharap, dengan perbaikan internal ke dalam akan membuat penegakan hukum semakin mendekati keadilan.

Serta terus mengoptimalisasi penanganan perkara baik yang tertunggak dan yang sedang berjalan. Sementara Praktisi Hukum Nuriyono menilai, penetapan tersangka yang dilakukan penyidik terkadang mengabaikan rasa keadilan. Sebab, terkadang banyak para pihak yang tidak bersalah namun menjadi korban. Untuk itu, ketelitian dan akurasi penyelidikan kasus harus dikedepankan. Jangan sampai orang orang yang tidak melakukan korupsi harus dihukum berat.

“Ada sikap tebang pilih.Orang yang seharusnya bersalah dilindungi, dan yang tidak bersalah dihukum berat seolaholah dia bersalah,”jelasnya. Akan tetapi, kata Nuriyono, Kejaksaan juga harus menunjukkan profesionalismenya sebagai aparat penegak hukum. Jangan sampai timbul sikap mesra antara aparat penegak hukum dan pelaku korupsi. Sehingga, penanganan kasus korupsi berhenti dan cenderung hanya terjadi proses pengembalian aset saja. Demikian catatan online Blogger Tembak yang berjudul Memasuki usia ke-51 korps Kejaksaan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel