Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Makassar merilis data delapan perusahaan dan lembaga penunggak pajak terbesar di Kecamatan Panakkukang. Asindo Group tercatat menempati urutan teratas dengan nilai tunggakan Rp838 juta.

Bahkan, perusahaan pengembang kawasan Panakkukang tersebut telah menunggak pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam dua tahun terakhir. Tunggakan Rp838,6 juta merupakan akumulasi tagihan sejak 2009. Tunggakan pajak Asindo tersebut ada di dua lokasi,yakni Panakkukang Square sebesar Rp626,9 juta dan kawasan pengembangan Apartemen Royal sebesar Rp211,66 juta.

Selain Asindo, terdapat sejumlah perusahaan dan lokasi yang menunggak pajak,seperti PT Bumi Tirta Nusantara dan Gedung Lestari 45. Kendati demikian, nilainya di bawah Rp30 juta. Kepala UPTD PBB Dispenda Makassar Andi Mappanyukki mengatakan, tunggakan Asindo Group paling menonjol karena nilainya cukup besar. Apalagi, Kecamatan Panakkukang tercatat sebagai penyumbang PBB terbesar.

Selain Asindo, perusahaan lain yang menunggak dalam jumlah besar, yakni PT Industri Kapal Indonesia (IKI), tetapi dalam pertimbangan karena perusahaan itu tidak beroperasi. “Untuk penunggak pajak besar, dalam dua hari ini kami akan segera memasang spanduk pengumuman di depan tempat masing-masing bahwa belum membayar pajak,”ungkapnya, kemarin.

Andi Mappanyukki menyebutkan, pengelolaan PBB pada dasarnya masih dalam kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah hanya diberikan kewajiban menagih. Untuk 2011 ini, Pemkot Makassar diberikan target Rp44,326 miliar dan posisi Selasa (27/9), realisasi telah mencapai 103,3% atau Rp45,317 miliar. Akan tetapi, untuk keseluruhan Pemkot menargetkan dapat menagih PBB sebesar Rp60,266 miliar, termasuk dari kawasan pelabuhan.

Sebelum jatuh tempo 30 September ini, UPTD PBB telah menghimpun Rp57,27 miliar. “Hingga akhir tahun kami optimistis bisa dicapai target itu,”ujarnya. Sementara itu, Camat Panakkukang Andi Bukti Djufrie mengatakan, besarnya nilai tunggakan pajak di wilayahnya lantaran Panakkukang merupakan kawasan bisnis dengan target pajak Rp9,8 miliar. Dia menyebutkan, dari target yang dibebankan, pihaknya telah merealisasikan Rp8,2 miliar.

“Yang paling tinggi tunggakannya memang PT Asindo untuk dua tempat, yakni Apartemen Royal dan 0 Panakkukang Square. Periode 2009- 2010 belum dibayarkan, dengan alasan belum ada pemberitahuan dari pusat.Mal Panakkukang baru membayar tunggakannya Rp670 juta,”ujarnya di Kantor DPRD Makassar, kemarin.

Anggota Komisi B DPRD Makassar Endre Cecep Lantara mengatakan, untuk mendorong peningkatan penghimpunan PBB, Dispenda diminta menekan perusahaan penunggak, termasuk memasang spanduk jika perusahaan itu belum membayar pajak.

“Ini sangat miris. Panakkukang Square yang di sana ada Carrefour, orang yang berkunjung ribuan dan mau buang air kecil saja harus bayar, masa bayar pajak tidak tuntas dan menunggak hingga dua tahun. PBB tahun ini juga berpeluang menunggak lagi,” pungkas Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu, kemarin.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel