Wahana Lingkungan Hidup

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan menyatakan Sulsel dalam keadaan darurat ekologi akibat kegiatan ekspolitasi terhadap sumber daya alam (SDM) jangka pendek yang dinilai merugikan. Persoalan ini tidak hanya menjadi perhatian Pemeritah Provinsi (Pemprov) Sulsel saja, tapi juga semua stakeholder kehutanan,” kata Ketua Walhi Sulsel Andi Sudirman di Makassar, kemarin.

Menurutnya, dari 24 kabupaten/ kota di Sulsel, 20 di antaranya rentan terjadi bencana mengingat daerah tersebut telah dieksplolitasi pemilik modal asing. ”Seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima pemerintah, kalau itu kecil untuk apa diteruskan.Yang pasti imbas dari dampak ekspolitasi itu akan merugikan rakyat bukan hanya di daerah hulu sampai ke hilir,tetapi di muara yang mengakibatkan banjir akibat perusakan lingkungan,” katanya.

Berdasarkan data mengindikasikan ancaman perusakan dan degradasi/krisis lingkungan hidup yang berlanjut serta wilayah terancam darurat ekologis. Misalnya PT Vale (eks Inco) dengan kontrak karya menguasai lahan 218.528 hektare (ha) di tiga wilayah provinsi Sulsel,Sulteng dan Sultra. Sementara di Kabupaten Luwu Timur, ada PT Citra Lampia Mandiri dan PT Prima Utama Lestari menguasai lahan 4.256 ha di kawasan Malili. Kedua perusahaan tersebut memiliki izin usaha pertambangan terbuka.

Untuk PT Prima Utama Lestari operasi pertambangan masuk dalam wilayah adat Cerekang dan Ussu yang menjadi tempat sakral. Dalam karya sastra I Lagaligo,ditengarai sudah mengancam situs budaya Luwu. Direktur Walhi Sulsel Zulkarnaen Yusuf mengatakan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Pemerintah Luwu Utara telah memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada sembilan perusahaan tambang yang bergerak mengekspolitasi emas dan bijih besi.

Lahan yang diberikan untuk wilayah sembilan perusahaan tersebut seluas 225.047 ha yang terdapat di Kecamatan Limbong, Seko, dan Rampi. ”Ketiga kecamatan itu berada di dataran tinggi pegunungan Quarles.Pegunungan ini tidak hanya memiliki kekayaan hayati, tetapi merupakan wilayah adat dan komunitas adat yang memberikan warna kebudayaan di Sulsel.Wilayah tersebut adalah kawasan genting ekologi yang memiliki ekosistem hutan dan sebagai penyangga untuk daerah di bawahnya,”katanya.

Sementara itu, kawasan kars Kabupaten Maros hingga Pangkep merupakan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung yang merupakan kawasan konservasi yang dilindungi kelestariannya. Di kawasan inilah paling banyak beroperasi industri ekstraktif melakukan penambangan dengan tingkat kerusakan signifikan. Ironinya, ketika rusak tidak dapat dipulihkan.

”Tercacat dalam kawasan dan sekitar kawasan terdapat sedikitnya 92 IUP pertambangan dengan berbagai macam jenis galian.Tetapi faktanya semua industri di wilayah IUP masuk dalam kawasan hutan lindung dan di antaranya masuk Kawasan Taman Nasional,” kataYusuf. Selain Maros-Pangkep,IUP juga diberikan di pulau-pulau kecil yang terletak di wilayah Kabupaten Selayar. Salah satu perusahaan PT Marga Wijaya dengan IUP seluas 301,18 ha dan PT Asnada Utama dengan IUP seluas 400,10 ha.

Kedua perusahan ini akan mengusahakan biji besi di Pulau Jampea. ”Peta resiko bencana banjir untuk wilayah Sulsel dikeluarkan BNPB 2010 lalu berdasar hasil monitoring yang dilakukan Walhi dua tahun terakhir. Dari 24 kabupaten/kota, 20 di antaranya memiliki resiko tinggi mengalami banjir dan empat kabupaten resiko rendah. Bencana ekologis juga menimbulkan tanah longsor dan menimbulkan kerugian materil,” katanya.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel