Ungkapan Mustafa

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parepare Mustafa Mappangara mengklaim, beberapa item dalam laporan pertanggungjawaban (LPj) Komite SMPN 2 Parepare yang diduga direkayasa, hanya kesalahan ketik. Mustafa mengatakan, Komisi SMPN 2 Parepare berencana memperbaiki LPj tahun ajaran 2011 tersebut. Sebab, beberapa item yang diduga merupakan rekayasa penggunaan dana komite itu hanya kesalahan ketik. “Karena itu perbaikan bisa dilakukan.Kasalahan itu terjadi karena bendahara salah paham. Kami sudah memanggil Ketua dan Bendahara Komite SMPN 2 dan meminta salinan LPj tersebut,”kata Mustafa kepada SINDOkemarin.

Dia mengaku belum bisa berkomentar banyak soal dugaan penyalahgunaan dana Komite SMPN 2 Parepare.“Pekan ini kami akan mempelajari LPj tersebut. Beri kami waktu. Nanti kalau sudah ada hasilnya, pasti kami sampaikan,” ujar dia. Sementara itu, untuk menindaklanjuti aspirasi orang tua siswa terkait dugaan rekayasa penggunaan dana komite sekolah yang tertuang dalam LPj 2011, DPRD Parepare segera memanggil Ketua Komite Sekolah SMPN 2 Andi Sudirman Parenrengi dan Kepala Dinas PK Mustafa Mapangara untuk diklarifikasi, hari ini.

Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare Kaharuddin Kadir mengatakan, sebagai langkah awal, pihaknya telah menggelar rapat yang membahas masalah di SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internsional (RSBI) tersebut kemarin. “Saya belum bisa memaparkan lebih lanjut karena kami belum tahu masalahnya. Yang jelas, kami akan mengundang Komite SMPN 2 dan Dinas PK untuk dimintai klarifikasi terkait hal tersebut,” kata Kaharuddin. Anggota Komisi II DPRD Siradz Andi Sapada mengatakan, hari ini pihaknya akan mendatangi SMPN2 dan mempertanyakan LPj 2011 komite sekolah.

“Besok saya turun cek langsung untuk mempertanyakan kebenaran LPj komite sekolah tersebut,”kata Siradz. Sementara itu, Nhila Andi Ridha, penggiat anggaran dari Yayasan Lebaga Pengembangan Ekonomi Masyarakat (YLP2M) Kota Parepare menilai, rencana perbaikan LPj yang akan dilakukan Komite SMPN 2 itu menunjukkan ada kejanggalan dalam laporan tersebut.

“Itu kan sudah dipertanggungjawabkan. LPj itu fakta yang sudah diterima komite dan stakeholder. Kalau tiba-tiba mau diubah di saat banyak pihak mempermasalahkan, artinya memang ada masalah dalam LPj tersebut. Lalu item yang akan diubah,mau diganti dengan apa lagi?”kata Nhila.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel