Aspirasi Guru

Sejumlah guru yang tergabung dalam Persaudaraan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) mendatangi DPRD Wajo kemarin. Mereka menyuarakan aspirasi tentang keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru triwulan pertama 2012.

“Kedatangan kami ke DPRD untuk menanyakan pencairan tunjangan sertifikasi guru yang terlambat. Kami dan teman-teman guru mulai resah,” kata Ketua PGSI Syamsul Bahri di depan tim penerima aspirasi DPRD Wajo kemarin. Dia mengungkapkan, di beberapa kabupaten, tunjangan sertifikasi guru sudah cair, namun di Wajo belum dibayarkan.“ Kalau terlambat satu bulan tidak ada masalah, tapi ini sudah terlambat tiga bulan,” ujar dia.

Dia mengatakan, berdasarkan informasi yang didapat, terjadi kesalahan administrasi dalam proses pembayaran sertifikasi guru.Akibatnya, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset DAerah (DPKAD) menolak membayar tunjangan sertifikasi yang diajukan Dinas Pendidikan (Disdik) Wajo. “Pada Juni 2010, saya juga datang di tempat ini terkait kerterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi. Kenapa sering terjadi masalah seperti ini?

Di mana letak kesalahannya? Kenapa tidak dibayarkan berdasakan gaji pokok baru?” ungkap Syamsul. Kepala Seksi Penyusunan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Mahdi, mengatakan SK penerimaan tunjangan sertifikasi mestinya terbit per April.Namun pihaknya menerima SK tersebut awal Mei.“SK tidak bersamaan. Setelah diverifikasi ulang, pada SK tersebut terdapat guru yang sudah meninggal dan pindah secara struktural,” kata Mahdi.

Dalam proses verifikasi tersebut juga beberapa SK harus diperbaiki berdasarkan golongan kepangkatan dan masa kerjanya karna dianggap berpengaruh pada besarnya gaji pokok. “Total tunjangan sertifikasi Rp21 miliar. Namun, Dana yang tersedia hanya Rp19 miliar. Setelah dihitung kembali dana tersebut hanya cukup untuk 2 bulan,”ujar dia.

Kepala Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Wajo Aramayani mengatakan,keterlambatan pembayaran sertifikasi terjadi karena droping dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 27 Maret 2012 untuk triwulan pertama sebesar Rp19 miliar lebih, untuk nonsertifikasi sekitar Rp2 miliar.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel