Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum harus segera menerbitkan surat keputusan penetapan hasil verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2014 pasca-rapat pleno terbuka rekapitulasi yang dijadwalkan mulai berlangsung Senin (7/1/2013) siang ini.

Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ahmad Fauzi Ray Rangkuti,  dengan adanya surat keputusan itu, parpol yang merasa tidak mendapat keadilan dalam proses ini dapat segera mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara terkait dengan putusan KPU.

"Pengalaman sebelumnya dimana KPU mengumumkan hasil verifikasi tanpa menyertakan SK penetapan hasil tersebut akhirnya menimbulkan gugatan yang mengakibatkan KPU diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak boleh terulang kembali," sebut Ray.

Ray juga menyarankan, parpol-parpol yang merasa tidak puas atau merasa diperlakukan tidak adil atas penetapan tersebut agar segera melakukan langkah hukum berupa upaya gugatan ke tata usaha negara. Pengajuan gugatan tidak perlu menunda terlalu lama sebab tahapan pemilu berjalan terus.

KPU juga diingatkan untuk tetap menjaga independensi, jujur, dan adil dalam menetapkan hasil verifikasi. Prinsip ini telah tercemar pada verifikasi administratif sebelumnya. KPU hendaknya membangun kredibilitas yang cukup untuk memastikan pemilu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang semestinya.

"Bawaslu juga hendaknya ikut serta memastikan prinsip-prinsip ini dilaksanakan. Pernyataan yang menyebut bahwa parpol-parpol yang mebuat protes sebagai politicking atau tidak sehat, misalnya, agar ditunda," ujar Ray.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel